Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung

 

Jakarta - Polri menggelar rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Upaya ini untuk mengawal proses produksi jagung dan memastikan kesejahteraan petani binaan Polri.

Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.

"Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi," ujar Brigjen Langgeng dalam keterangan yang diterima, Jumat (6/2/2026).

Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Salah satu implementasi dilakukan di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.

Senior vice president BRI, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai Rp 180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.

Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.

Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga Rp 6.400 per kilogram.

"Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp 6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog," kata Brigjen Langgeng Purnomo.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia.

Tragedi Overpopulasi Tentara dalam Sejarah Indonesia

Salah satu masalah paling mendasar dalam sejarah Indonesia, namun secara sistematis disingkirkan dari narasi resmi, adalah overpopulasi tentara. Ini bukan persoalan teknis atau administratif, melainkan masalah struktural yang menjadi sumber kekacauan politik, ekonomi, dan kekerasan sejak republik ini berdiri.

Sejak awal kemerdekaan, jumlah tentara jauh melampaui kemampuan negara untuk menggaji dan mengelolanya. Negara miskin, kas kosong, institusi belum terbentuk. Tentara tidak digaji, lapar, menganggur, dan bersenjata. Dalam kondisi seperti itu, perampokan, pemaksaan, dan penguasaan sumber daya lokal bukanlah penyimpangan, melainkan keniscayaan.

Setiap kali negara mencoba merapikan keadaan melalui rasionalisasi, demobilisasi, atau pemecatan, reaksinya hampir selalu sama. Faksi tentara marah, memberontak, mendalangi kerusuhan, atau setidaknya mengancam stabilitas. Pola ini berulang dari satu periode ke periode berikutnya.

Tokoh pertama yang mencoba menangani persoalan ini adalah Menteri Pertahanan pertama Republik Indonesia, Otto Iskandar Dinata. Ia berhadapan langsung dengan laskar bersenjata yang menolak diatur. Upaya penertiban itu berakhir tragis. Otto diculik dan dibunuh secara sadis oleh gerombolan tentara liar, hanya beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Sejak saat itu, pesan politiknya jelas. Menyentuh persoalan jumlah dan disiplin tentara berarti mempertaruhkan nyawa.

Overpopulasi tentara kemudian menjadi benang merah dari hampir seluruh krisis besar Indonesia. Pemberontakan Madiun, gerakan DI TII, pemberontakan daerah, peristiwa 15 November 1952, PRRI dan Permesta, nasionalisasi perusahaan asing, kehancuran ekonomi pasca nasionalisasi, praktik perampokan sistematis oleh aparat bersenjata, faksionalisme militer yang berujung pada 1965, hingga lahirnya Orde Baru. Semua peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Akar masalahnya sama. Terlalu banyak tentara, terlalu sedikit negara.

Puncak krisis terjadi pada tahun 1965. Negara berada dalam kondisi hampir runtuh. Hiperinflasi, kemiskinan massal, dan kelaparan meluas. Tentara, seperti rakyat, tidak digaji. Namun berbeda dengan rakyat biasa, tentara memegang senjata dan kekuasaan koersif. Massa tentara lapangan yang lapar dan miskin menjadi sangat mudah dipengaruhi, termasuk oleh ideologi komunis. Ini bukan soal keyakinan ideologis semata, melainkan soal perut kosong dan ketiadaan masa depan.

Masalah ini tidak diajarkan di sekolah karena alasan politis yang sangat sederhana. Para tentara tersebut adalah pahlawan. Mereka yang bergerilya di hutan, bertempur melawan penjajah, dan mempertaruhkan nyawa. Tanpa mereka, kemerdekaan Indonesia mungkin tidak pernah ada. Fakta ini benar dan tak terbantahkan. Namun setelah kemerdekaan tercapai, muncul pertanyaan yang tak pernah dijawab secara jujur. Lalu apa yang harus dilakukan dengan mereka.

Tentara kemudian ditempatkan sebagai kasta khusus karena mereka memegang senjata. Ketika tentara lapar, negara panik. Ketika rakyat biasa, pegawai negeri, atau petani lapar, itu dianggap nasib. Ketimpangan ini menciptakan relasi kekuasaan yang timpang dan berbahaya.

Fakta paling pahit dalam sejarah Indonesia adalah kegagalan kolektif untuk menyelesaikan masalah ini. Soekarno gagal. Hatta gagal. HB IX gagal. Nasution gagal. Tujuh perdana menteri gagal. Dewan perwira daerah gagal. PRRI gagal. Ahmad Yani gagal. Para pimpinan militer sendiri akhirnya saling membunuh. Ini adalah kegagalan paling besar, paling menyedihkan, dan paling tragis dalam sejarah republik.

Akibatnya adalah korupsi struktural, salah urus negara, kelaparan, kemiskinan, serta pembunuhan massal yang mengerikan, baik sebelum maupun sesudah 1965. Tragedi kemanusiaan ini bukan kecelakaan sejarah, melainkan konsekuensi dari masalah yang tidak pernah diselesaikan.

Dalam seluruh sejarah Indonesia pasca kemerdekaan, hanya ada dua periode kepemimpinan yang setidaknya mampu sedikit meredam masalah overpopulasi tentara. Yang pertama adalah masa B J Habibie, ketika militer mulai ditarik dari politik praktis dan dipaksa kembali ke barak dalam situasi transisi yang genting. Yang kedua adalah masa Susilo Bambang Yudhoyono, ketika stabilitas dicapai melalui profesionalisasi relatif dan pembatasan peran militer di ruang sipil.

Di luar dua periode tersebut, pola yang dominan justru sebaliknya. Kekuasaan sipil memperkuat tentara, memperluas perannya, dan menjadikannya alat kekuasaan sekaligus tukang pukul pribadi. Kondisi terparah justru terjadi saat ini, ketika kebijakan yang sangat pro tentara dijalankan secara membabi buta, fungsi sipil dan militer kembali digabungkan, dan kritik dianggap sebagai ancaman.

Mungkin tragedi overpopulasi tentara memang sulit dihindari karena republik ini lahir tanpa kesiapan ekonomi, institusi, dan struktur sosial yang matang, sebagaimana tersirat jelas dalam teks proklamasi. Namun justru karena itu, tragedi ini seharusnya dipahami dan dipelajari sebagai peringatan sejarah.

Yang tidak boleh terjadi adalah mengulang tragedi ini secara sadar, disengaja, dan dalam skala yang jauh lebih besar.

Insiden Ledakan di Pabrik PT SFP Kotabaru, Tujuh Pekerja Luka-luka Termasuk Satu WNA

 

Kotabaru — Insiden kecelakaan kerja berupa ledakan terjadi di Pabrik Pornis PT Sebuku Feroaloy Perkasa (SFP) yang berlokasi di Desa Serakaman, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, pada Senin, 12 Januari 2026 sekitar pukul 15.00 Wita. Peristiwa tersebut mengakibatkan tujuh orang pekerja mengalami luka-luka, satu di antaranya merupakan warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yang mengalami luka berat.

Korban luka berat diketahui bernama Xu Liodong (39), WNA asal China dengan nomor paspor EN86845645. Ia mengalami luka bakar di bagian punggung serta sebagian jari tangan kanan terputus akibat terkena material panas saat ledakan terjadi. Sementara enam korban lainnya merupakan pekerja lokal PT SFP yang mengalami luka bakar dengan tingkat keparahan berbeda-beda, termasuk satu korban yang mengalami patah tangan sebelah kanan.

Keenam korban lainnya masing-masing adalah Sapruddin (44), petugas keamanan PT SFP, Dapil Padlan (41), Suriansyah (20), Jakirul Fahmi (25), Rahmadi (22), serta M. Padi Rahmadani (23) yang bekerja sebagai mekanik. Para korban mengalami luka bakar pada punggung, tangan, kaki, hingga jari, dan segera mendapatkan penanganan medis pascakejadian.

Berdasarkan keterangan awal, insiden tersebut bermula saat proses produksi biji besi mengalami gangguan pada sistem pembuangan limbah atau slag. Kegagalan sistem penyaluran slag dari tungku corong menuju kolam pendingin menyebabkan slag cair bersentuhan langsung dengan air pendingin. Kontak tersebut memicu ledakan yang disertai lontaran material panas ke area kerja dan mengenai para pekerja yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Akibat insiden ini, tiga pekerja dilaporkan mengalami luka berat, sementara empat lainnya mengalami luka ringan. Seluruh korban telah dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

PT Sebuku Feroaloy Perkasa sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan logam di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, serta diketahui merupakan afiliasi dari SILO Group. Hingga saat ini, pihak perusahaan bersama instansi terkait masih melakukan evaluasi dan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti gangguan sistem serta mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari.

Namun sampai saat ini pihak kepolisian masih bungkam, ada apa ??..

Wujudkan Jalan Aman dan Tertib di Kalimantan Selatan, Polri bersinergi dengan Ojol

BANJARBARU — Meningkatkan kolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polda Kalimantan Selatan menggelar Deklarasi Kamtibmas Mitra Driver Online Kalsel di Auditorium Polda Kalsel, Senin (13/10/2025). Selain deklarasi, sebanyak 500 orang perwakilan driver online dari berbagai platform seperti Grab, Gojek, Maxim, dan Shopee turut mengikuti kegiatan bakti sosial, pemeriksaan kesehatan, dan donor darah. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan mempererat tali silaturahmi antara kepolisian dan komunitas ojek online, tetapi juga sebagai langkah bersama meningkatkan keselamatan berlalu lintas.

“Ke depan, tidak hanya ojol yang akan dilibatkan, namun juga berbagai komunitas masyarakat lainnya,” ujar Kapolda kepada wartawan. Ia menambahkan, situasi kamtibmas di wilayah Kalimantan Selatan sejauh ini berjalan aman dan kondusif. Angka kejahatan di Kalsel cenderung lebih rendah dibandingkan Polda lain, termasuk penurunan signifikan pada kasus kecelakaan lalu lintas. “Angka kecelakaan lalu lintas dari Januari sampai September 2025 turun 31 persen dibandingkan tahun 2024, terutama kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia,” paparnya. Sementara itu, Jumiati, salah satu perwakilan driver online, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh deklarasi kamtibmas tersebut.

“Kami sepakat untuk sama-sama menjaga ketertiban berlalu lintas. Selama ini kami saling mengingatkan sesama driver agar selalu safety dalam berkendara, menggunakan helm SNI, dan atribut lengkap,” ujarnya. Jumiati juga menegaskan bahwa jika ada pelanggaran atau kejadian yang mengganggu kamtibmas di jalan, para driver siap melaporkan langsung ke pihak kepolisian terdekat. “Kami sepakat untuk segera melaporkan setiap pelanggaran kamtibmas yang kami temui di lapangan,” tutupnya.

Tanam Jagung Tahap II di Lahan Binaan Bidpropam Polda Kalsel

 

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional tahun 2025. Melalui Bidang Pembinaan Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Kalsel dibawah kepemimpinan Kabid Propam Polda Kalsel Kombes Pol Hery Purnomo, S.I.K. digelar kegiatan Penanaman Jagung Tahap II di lahan binaan yang terletak di Jalan Gang Mawar, Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut (Tala), pada Rabu (24/9/2025) pagi.

Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WITA ini merupakan kelanjutan dari program tahap pertama yang telah sukses dilaksanakan sebelumnya. Penanaman serentak ini dihadiri oleh Wakapolda Kalsel, Karo SDM Polda Kalsel, Dir Samapta Polda Kalsel, Kabid Propam Polda Kalsel, AKM II Itwasda Polda Kalsel, Kapolres Tala, Asisten II Pemkab Tala, dan Danramil Kintab, jajaran Bidpropam Polda Kalsel,, serta kelompok tani setempat.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H. mengatakan, dalam keterangannya Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Dr. Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi, S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa penanaman ini merupakan dukungan dari program Asta Cita Pemerintah dalam Ketahanan Pangan.

"Dilahan seluas 57 hektare ini, ditanam jagung. Komuniti jagung dipilih karena kebutuhan jagung di Kalimantan Selatan masih kurang, khusus jagung lokal yang masih dibawah 20%," tutur Wakapolda.

Beliau menerangkan, secara nasional targetnya adalah 1 juta hektare, dengan hasil produksi jagung sebanyak 4 juta ton. Sedangkan target di Kalimantan Selatan adalah 5.000 hektare.

Wakapolda berharap, upaya yang dilakukan Polda Kalsel ini dapat meningkatkan produktivitas dan prodak komoditas jagung yang mendorong kepada kesejahteraan masyarakat.

"Tugas polisi bukan hanya keamanan, namun juga kesejahteraan, karena kesejahteraan berdampak pada keamanan. Dan pemolisian kedepan lebih mengedepankan tindakan yang bersifat pencegahan," terang Wakapolda Kalsel.

Sementara itu dalam sambutannya, Kabid Propam Polda Kalsel Kombes Pol Hery Purnomo menyampaikan bahwa total lahan binaan Bidpropam Polda Kalsel yang berada di kawasan Gunung Khayangan ini mencapai 57 hektare. 

“Pada penanaman tahap pertama, kita sudah berhasil memanen jagung seluas 57 hektar dengan hasil sekitar 160 ton. Alhamdulillah, hasil ini sangat membanggakan dan menjadi semangat bagi kita semua untuk melanjutkan penanaman tahap kedua,” ujarnya.

Warga Tangkap 2 Orang Diduga Pelaku Penjarahan Markas Gegana PMJ

 

Damkar Jakarta Pusat telah memadamkan kebakaran di Markas Gegana Korps Brimob Polda Metro Jaya di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, terbakar pada Minggu (31/8) sore.

Seorang warga sekitar, Herman, mengatakan sebelum gedung itu terbakar warga melihat ada pelaku penjarahan sedang mengambil benda dari dalam kantor yang tak dijaga itu. 

Warga kemudian mengamankan para pelaku penjarahan itu. Ia menyebut awalnya ada 2 orang yang diamankan. 

"Yang saya tahu katanya sih katanya pulung mau ambil barang besi. Ditarik entah apa mungkin. Ada kabel yang masih aktif kali. Saya bawa laki sama perempuan. Dua cewek, laki satu," kata Herman di lokasi.

Dalam foto yang diterima kumparan dari kepolisian, tampak ada 2 pelaku yang diamankan dari Gedung Gegana tersebut. 

kumparan telah mengkonfirmasi hal ini ke Polres Jakarta Pusat namun belum ada penjelasan. 

Terkait penyebab kebakaran, damkar menyebut dugaan awal penyebab kebakaran adalah puntung rokok.

"Dugaan sementara karena ini tidak ada aktivitas apa pun, ya mungkin ada yang iseng. Karena ini gedung kosong. Banyak kardus dan sebagainya. Mungkin ada yang buang puntung rokok atau yang ini, kita enggak tahu. Yang jelas ada penyalaan," kata perwira piket Sudin Gulkarmat Jakpus, Mulandono. 

Markas Gegana itu sendiri tampak berantakan dipenuhi sampah. Banyak coretan di dinding. Tak ada satu pun polisi di sana yang berjaga.

Ketua DPD KSPSI Kalsel Instruksikan Jajaran untuk Tetap Tenang dan Jaga Kondusifitas

Banjarmasin – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalimantan Selatan, Haji Sadin Sasau, mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KSPSI se-Kalimantan Selatan serta para anggota, pada Kamis (28/8/2025).

Dalam instruksinya, Haji Sadin meminta seluruh struktur organisasi buruh di Kalsel untuk tetap tenang, waspada, dan menunggu arahan resmi dari DPD KSPSI.

“Seluruh jajaran KSPSI se-Kalimantan Selatan agar tetap tenang, mencermati perkembangan situasi, dan menunggu instruksi lebih lanjut dari Ketua DPD KSPSI,” tegas Haji Sadin.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga kondusifitas di masing-masing wilayah serta tetap taat hukum. Ia juga menginstruksikan agar setiap perkembangan situasi dilaporkan ke struktur organisasi di daerah masing-masing.

Haji Sadin turut mengingatkan agar kegiatan KSPSI yang melibatkan massa dalam jumlah besar sementara waktu ditunda, sampai ada arahan lebih lanjut dari DPD KSPSI Kalimantan Selatan.

“Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan seluruh jajaran. Tetap setia di garis perjuangan yang sama. Hidup buruh!” pungkasnya.